Sabtu, 11 Februari 2012

Cara Mengurus Izin Senjata Api Berpeluru Karet - Tajam (bagian terakhir)

Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa ijin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu antara lain:

  1. Pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, presiden komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan.
  2. Pejabat pemerintah yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekertaris Kabinet, juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-1 dan Anggota DPR/MPR.
  3. TNI/Polri dan Purnawirawan

Adapun jenis senjata yang boleh dimiliki antara lain;

  1. Selain senjata api yang memerlukan izin khusus (IKHSA), masrarakat juga boleh memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Cukup berizinkan direktorat Intel Polri.
  2. Jenis senjata genggam yang boleh dimiliki oleh perorangan hanya dengan kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya.
  3. Untuk senjata laras panjang, hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber .22 (jumlah maksimal 2 pucuk senjata per orang).
  4. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) dan jenis senjata antara lain Revolver kaliber 22,25,32 dan senjata bahu Shotgun dangan kaliber 12mm.
  5. Sedangkan unuk kepentingan bela diri, seseorang hanya boleh memiliki senjata api gengam jenis Revolver 22,25,32 dan Shotgun 12mm dan untuk klasifikasi IKHSA adalah jenis Hunter 006 dan Hunter 007.